Diperiksa KPK di Kasus Formula E, Eks Sesmenpora Ungkap Legalitas dan Anggaran – Nasional Tempo

ARMY Curiga BTS Mungkin Telah Spill Rahasia Kehidupan Percintaan Jin dengan Rumah 'Pengantin Baru' – Inilah Koran – Inilahkoran
Juni 18, 2022
Toko Peralatan Olahraga di Duren Sawit Dibobol Maling Bermobil, Belasan Pasang Sepatu Dibawa Kabur – Tribunnews.com
Juni 18, 2022
Show all

Diperiksa KPK di Kasus Formula E, Eks Sesmenpora Ungkap Legalitas dan Anggaran – Nasional Tempo

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini
atau Masuk melalui
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
atau Daftar melalui
Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Jenis Kelamin
Status
TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto menjelaskan kepada penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai masalah legalitas hingga anggaran dari penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E di DKI Jakarta.
“Alhamdulillah lancar, meskipun pertanyaan cukup banyak dan semua terkait dengan mengenai masalah legalitas dari penyelenggaraan Formula E. Kemudian dasar hukumnya apa mengacu di undang-undang,” kata Gatot usai dimintai keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 16 Juni 2022.
KPK meminta keterangan dan klarifikasi Gatot soal penyelenggaraan Formula E yang tengah diselidiki KPK.
“Lalu ending-nya itu tentang masalah anggaran. Apakah dimungkinkan tidak misalnya anggaran itu apakah harus dari pusat. Apakah harus dari APBD dan apakah dari swasta, juga ditanyakan tentang apakah ada anggaran dari Kemenpora,” ujar dia.
Ia menjelaskan bahwa Kemenpora memang memberikan rekomendasi penyelenggaraan Formula E tersebut. Namun, kata dia, “Di dalam rekomendasi juga disebutkan Pemerintah Pusat tidak akan memberikan anggaran.”
“Clear saya sampaikan, berdasarkan surat rekomendasinya dari Pak Menpora, Pak Imam Nahrawi saat itu, tanggal 2 Agustus 2019, memang disebutkan di dalam rekomendasinya, Kemenpora atau Pemerintah Pusat tidak akan memberikan anggaran apa pun untuk Formula E,” kata Gatot.
Berikutnya, ia juga menjelaskan soal kewajiban Kemenpora dalam memberikan rekomendasi tersebut.
“Silakan itu diadakan karena sudah ada satu rekomendasi. Kemudian tadi ditanyakan apakah wajib untuk sebuah event seperti itu harus diberikan rekomendasi? Lalu saya sebutkan berdasarkan undang-undang, sebetulnya rekomendasi itu hanya wajib dikeluarkan oleh Menpora seandainya terkait dengan, misalnya prasarana olahraga,” tuturnya.
“Masih ingat kan zaman dulu Stadion Lebak Bulus itu diganti menjadi sekarang JIS (Jakarta International Stadium). JIS itu tidak bisa dibangun kalau tidak ada rekomendasi dari Pak Menpora saat itu karena (Stadion) Lebak Bulus jadi MRT (Mass Rapid Transit) kemudian ada JIS. Itu contoh,” kata Gatot.
Baca: PDIP Minta Data Kesuksesan Formula E, Wagub DKI Riza: Silahkah Diaudit
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
KPK mengatakan modus korupsi di PT Amarta Karya ini diduga berupa proyek fiktif. Proyek pura-pura itu membuat negara mengalami kerugian.
Indonesia memiliki target memenuhi bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025. Bagaimana masa depan transisi energi DKI Jakarta?
Politikus PDIP itu minta Anies Baswedan buka data Formula E yang diklaim sukses tanpa data, dan terkesan menutupi permasalahan yang ada.
DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan anggota DPRD untuk mengaudit pelaksanaan Formula E Jakarta.
Wagub DKI Riza Patria belum mendapat laporan soal pelaksanaan Formula E Jakarta, termasuk keuntungan dari ajang balapan mobil listrik itu.
Ardian Noervianto didakwa menerima uang itu dari Bupati Kolaka Timur Andi Merya untuk mengurus pengajuan dana PEN 2021.
Politikus PDIP DKI Jakarta menyatakan ajang Formula E yang dipaksakan memunculkan kesan seakan-akan acara itu sukses tanpa kriteria.
Pengadilan Tipikor Jakarta akan menggelar sidang perdana kasus suap dana PEN dengan terdakwa eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto.
KPK meminta para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik Presiden Jokowi segera menyerahkan LHKPN
Kuasa hukum terdakwa Dwidjono, Lucky Omega Hassa keberatan atas pernyataan Irfan Idham selaku pengacara Mardani H Maming terhadap kliennya

source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.